Sistem Informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi.
Sistem Informasi yang fleksibel dan bisa beradaptasi merupakan kekuatan utama bagi inovasi bisnis maupun organisasional. Sementara itu sistem yang kaku justru berpotensi menjadi penghalang kemajuan.
Dalam rangka pengelolaan negara, pengambilan keputusan secara tepat sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian langkah dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mencapai suatu keputusan yang tepat dibutuhkan informasi yang tepat pula, selain itu informasi yang disajikan juga harus memiliki tingkat kehandalan, kecepatan dan keakuratan yang tinggi. Dengan perkembangan situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah maka ketepatan dalam pengambilan keputusan akan menjadi hal yang sangat strategis guna menghadapi setiap tantangan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan negara. Untuk itu dibutuhkan layanan informasi pemerintahan yang dapat dengan secara cepat, tepat, akurat, aman dan handal memberikan setiap informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.
Setiap fungsi manajemen dalam pemerintahan menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengendalian membutuhkan informasi yang sesuai dengan fungsi yang diemban oleh setiap instansi maupun lembaga pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
Sistem informasi manajemen pemerintahan yang baik dan handal haruslah merupakan suatu sistem informasi yang terintegrasi dari semua bidang pemerintahan dan merupakan hasil analisa yang bersifat ikhtisaran dari data-data yang berasal dari sumber yang terpadu.
Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem informasi, penyajian informasi dibidang pemerintahan pun telah dapat dilakukan secara elektronis. Saat ini telah beragam aplikasi diterapkan guna mengolah setiap data yang berkaitan dengan masalah pemerintahan sehingga menjadi informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Penerapan aplikasi dilakukan pada tingkat pusat dan daerah dengan beragam bidang dan wewenang.
Namun pengembangan aplikasi dibidang pemerintahan dilakukan secara sporadis, hal ini membawa akibat terbentuknya sistem-sistem yang berdiri secara sendiri-sendiri. telah membentuk suatu kepulauan sistem informasi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri. Dimana masing-masing pulau sistem memiliki struktur data, bisnis proses dan teknologi yang berbeda diantara satu dengan lainnya. Hal ini membawa dampak tidak terintegrasinya sistem informasi pemerintahan dan mengakibatkan terjadinya duplikasi dan redudansi data. Dimana akan membawa akibat menjadi tidak efektif dan efisiennya sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah dan berkurangnya efektifitas informasi yang dihasilkan juga tentunya akan mengurangi manfaat yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan.
Dengan terbentuknya konfigurasi sistem informasi yang tidak berada dalam satu konteks sistem informasi terintegrasi mengakibatkan terputusnya mata rantai pengelolaan data dan informasi dalam arus informasi pemerintahan sehingga mengakibatkan informasi yang dihasilkan tidak sebagaimana yang diharapkan.
Suatu fenomena yang saat ini tengah berkembang adalah pengembangan konsep e-Government dan e-Business, fenomena ini telah mendorong beberapa instansi dan lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah untuk mengembangkan sistem informasi mereka sehingga dapat diimplementasikan dalam konsep e-Government. Berbicara tentang e-Government, bukan sekedar hanya menambah huruf “e” di depan kata government. e-Government tidak sama dengan komputerisasi, tidak identik dengan pembelian software yang banyak, juga tidak dapat diukur dengan bayaknya jumlah dana yang dianggarkan untuk infrastruktur dan implementasinya. Hal itu timbul akibat tidak adanya suatu konsep yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan e-Government.
Kesemua permasalahan tersebut terjadi sebagai akibat belum adanya suatu acuan pengembangan (guidelines) yang bersifat komprehensif dan mencakup integrasi serta interaksi seluruh sistem yang dibutuhkan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Acuan pengembangan tersebut dibutuhkan oleh seluruh instansi maupun lembaga pemerintah ditingkat pusat dan daerah untuk dapat membangun rancang bangun cetak biru sistem informasi yang dapat berinteraksi dengan instansi maupun lembaga lain yang terkait dengan struktur data yang berada dalam kewenangan instansi yang bersangkutan.
Kementerian Komunikasi dan Informasi diharapkan mampu untuk menjadi motivator, inisiator dan koordinator dalam rangka pengembangan konsep Sistem Informasi Nasional (SISFONAS). Konsep tersebut akan menjadi acuan pengembangan utama yang mendasari setiap rancang bangun sistem informasi yang ada pada instansi dan lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu Kementerian Komunikasi dan Informasi juga memiliki fungsi sebagai pintu gerbang informasi nasional dalam rangka tugas utamanya sebagai Country Information Office (CIO), untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan sebagai CIO pemerintah, integrasi sistem informasi yang bersifat nasional menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Konsep pengembangan Sistem Informasi Nasional tidak saja menyangkut infrastruktur jaringan sebagai sarana komunikasi data dan aksesibilitas informasi tetapi juga menyangkut infostruktur (content) yang menyangkut struktur data dan proses bisnis sistem informasi sebagai landasan bagi aplikasi sistem informasi pemerintah. Permasalahan jaringan Infrastruktur yang dihadapi tidak semata-mata menyangkut masalah teknis fisik semata, tetapi juga mencakup masalah kepemimpinan, sumberdaya manusia, regulasi dan faktor-faktor prosedural seperti keamanan, kewenangan pengelolaan data (propietary) dan cetak biru arsitektur sistem yang belum dimiliki oleh setiap instansi maupun lembaga pemerintahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar